Komisi III DPRD Kota Bandung
menyambut baik instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar mengaktifkan kembali
Bandara Husein Sastranegara. Pembenahan infrastruktur dan penataan di seputar
kawasan bandara tentu harus dilakukan, supaya bandara sebagai wajah Kota
Bandung terlihat lebih baik.
“Secara kelembagaan, DPRD
Kota Bandung pada prinsipinya harus menyambut instruksi Presiden itu karena
tentu dan pasti insya Allah dapat menggerakkan ekonomi Kota Bandung kembali,
baik itusektor pariwisara, MICE, perdagangan hingga okupansi hoteld dan tentu
transportasi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi
Setyawan, Jumat 5 Juni 2026.
Dikatakannya, Pemkot Bandung dan
DPRD Kota Bandung tentu saja akan mendukung instruksi tersebut. Dukungan itu
pun harus ditempatkan sesuai koridor regulasi dan tentunya ada pembagian
kewewangan pemerintah.
Instruksi reaktivasi ini harus
ditindaklanjuti oleh Pemkot Bandung dengan melakikan pembenahan akses dan
infrastruktur pendukung bandara.
“Reaktivasi memang
kewenangan pusat, tapi pemerintah daerah wajib mendukung ekosistem. Kemudian
ekosistemnya apa saja? Transpirtasi dan lain sebagiannya, tata ruang,
konektivitas, baik feeder yang sedang dirancang, pengendalian kemacetan,
lingkungan, keamanan kawasan, penataan parkir, PKL dan kesiapan ekonomi
kawasan,” tandasnya.
Dikatakannya, untuk operasional
bandara, slot peneebangan, keselamatan penerbangan, navigasi udara, runway,
izin maskapai merupakan kewenangan pusat. Kota Bandung tinggal mendukungnya
dari segi infrastruktur dan akses menuju bandara.
“DPRD Kota Bandung mendukung
penuh terhadap kebijakan nasional tersebut, sepanjang dilakukan secara terukur
dan tersinkronisasi dengan tata ruang kota dan memberikan dampak nyata pada
pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,” tandasnya.
Menurutnya, penyiapan sarana dan
prasarana merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Langkahnya dengan
menyiapkan akses dari tol Pasteur menuju bandara, rekayasa jalan di sekitar
kawasan bandara.
Kemudian pelebaran simpul-simpul
jalan yang macet, mengintegrasikan fly over Nurtanio, memperbaiki trotoar dan
pedestrian, penerangan jalan, shuttle bus dan penyiapan transportasi menuju
bandara.
“Kemudian juga bandara yang
membanggakan enggak cukup runway, namum shuttle bus harus memadai, BRT Bandung
Raya harus terintegrasi, ada taksi juga. Namun di bandara ada hal hal lain yang
harus dikerjasamakan dengan koperasi, bagaimana konektivitas stasiun, park and
ride, itu harus dipikirkan,” tandasnya.
“Lebih khusus penataan
kawasan di bandara itu, parkir liar, PKL jangan semrawut, bagaimana kabel udara
jangan semrawut, kawasan kumuh, keaaman lingkungan. Ini harus kita dorong
penataan kawasan bandara sebagai wajah Kota Bandung. Ketika orang datang ke
Bandung, lihat wajahnya kan enak,” tambahnya.
Dukungan DPRD, lanjutnya, sesuai
fungsi yaitu legilasi, bujeting dan pengawasan. Misalnya pengalokasi anggaran
untuk perbaikan infrastruktur, DPRD harus menyetujui dan mengawal RPKD dan
mensorong intergrasi dari KUPPAS dan APBD yang sudah disepakati.
“Dalam pengawasan, kita
harus awasi agar proyek tidak mangkrak kalau ada hal-hal yang harus dibenahi.
Tidak terjadi pemborosan, sinkronisasi RTRW, tidak menimbulkan masalah baru
baik sosial dan sebagainnya. Dukungan politik kebijakan alangkah baiknya dibuat
rapat gabungan, pansus, panggil stakeholder supaya kita dorong MoU lintas
pemerintah, kalau perlu kawal percepatannya karena ini tidak sederhana dan
ojol-ojol (tiba-tiba) prung jadi perlu perencanaan,” jelasnya.
Bila sudah ada kepastian,
ungkapnya, maka Pemkot Bandung sudah bisa menyiapkam anggaran dalam APBD 2027.
Tentunya, hal ini harus disinkronkan dengan RTRW, RKPD dan RAPBD. Karena,
pembangunaan kawasan dan support sistyem bandara ini bisa jadi berupa multiyear,
sehingga harus dibuat skala prioritas.
“Jangan sampai ada momentum
luar biasa dalam sisi politik, momentum ekonominya jadi hilang,”
tandasnya.
Leave a Reply