Anggota Komisi III DPRD Kota
Bandung Andri Rusmana menilai kondisi darurat sampah yang kembali terjadi di
Kota Bandung tidak akan pernah selesai jika persoalan pengelolaan sampah di
hilir belum mendapatkan solusi permanen.
“Selama persoalan hilir
tidak diselesaikan, masalah yang sama akan terus berulang,” ujar Andri
Rusmana saat menanggapi kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung, Jumat
(5/6/2026).
 |
| Sampah di Bandung |
Menurut Andri, persoalan sampah
di Kota Bandung harus dilihat secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bandung
memiliki tanggung jawab dalam pengurangan, pemilahan, pengumpulan, hingga
pengolahan sampah. Namun, untuk urusan tempat pembuangan akhir (TPA), Kota Bandung
masih bergantung pada TPA Sarimukti yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
Ketergantungan tersebut, kata
dia, membuat Kota Bandung rentan menghadapi persoalan ketika terjadi pembatasan
kuota pembuangan ke TPA Sarimukti.
“Ketika kuota pembuangan ke
Sarimukti dibatasi, dampaknya langsung terasa di TPS-TPS Kota Bandung. Karena
itu penyelesaiannya tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung, tetapi
membutuhkan dukungan dan kebijakan strategis dari Pemprov Jawa Barat,”
katanya.
Di sisi lain, DPRD Kota Bandung
terus mendorong penguatan kebijakan pengurangan sampah dari hulu. Andri
mengatakan keberhasilan pengelolaan sampah tidak boleh hanya diukur dari
banyaknya program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari berkurangnya volume
sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
Karena itu, Komisi III DPRD Kota
Bandung mendorong penguatan pemilahan sampah dari rumah tangga, pengumpulan
sampah secara terpilah, pengembangan bank sampah dan program Kang Pisman,
percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan, serta pengawasan
penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Keberhasilan pengelolaan
sampah harus diukur dari berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, bukan dari
banyaknya kegiatan seremonial,” ujarnya.
Andri mengakui program Kang
Pisman dan bank sampah sejatinya merupakan konsep yang baik dan masih relevan.
Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena masih banyak wilayah yang
belum konsisten melakukan pemilahan sampah dari sumber.
Menurut dia, program tersebut
perlu diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan kepada
masyarakat, pemberian insentif, serta pengawasan yang lebih serius.
“Yang terpenting adalah
membangun budaya baru bahwa sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi
tanggung jawab bersama masyarakat,” katanya.
Untuk mengatasi kondisi darurat
sampah saat ini, Andri menilai pemerintah perlu memastikan tidak terjadi
penumpukan sampah berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan
warga.
Sementara dalam jangka menengah
dan panjang, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah
strategis, mulai dari menghentikan pembatasan kuota yang terlalu ketat ke TPA
Sarimukti, melakukan landfill mining guna menambah kapasitas layanan, hingga
mempercepat operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Legok Nangka.
Selain itu, Andri menegaskan
bahwa persoalan sampah Bandung Raya harus diselesaikan secara regional.
Pasalnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung
Barat, dan Kabupaten Sumedang sama-sama bergantung pada sistem pengelolaan sampah
regional.
Karena itu, ia mendorong
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat
dalam menyatukan kebijakan, pendanaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur
pengelolaan sampah regional.
Andri juga mengajak masyarakat
untuk mengambil bagian dalam upaya pengurangan sampah. Ia menyebut sekitar 50
hingga 60 persen sampah Kota Bandung merupakan sampah organik yang dapat diolah
langsung di rumah atau lingkungan melalui komposter, biodigester, maupun
budidaya maggot.
“Pisahkan sampah dari rumah,
kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan
sumbernya. Solusi sampah tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah. Ini
harus menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Bandung,” tuturnya.
Menurut Andri, persoalan sampah
bukan hanya masalah Kota Bandung, melainkan tantangan bersama di tingkat
regional Jawa Barat. Karena itu, penguatan pengelolaan sampah dari hulu harus
berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan hilir agar krisis serupa
tidak terus berulang di masa mendatang.
Leave a Reply