Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketua Komisi IV DPRD Bandung: Jangan Cari “Jalan Pintas” dalam SPMB 2026
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengingatkan para orang tua calon peserta didik agar tidak mencari “jalan pintas” dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia menegaskan praktik titip-menitip, penggunaan calo, hingga jual beli kursi sekolah dapat merusak integritas pendidikan sekaligus berpotensi masuk ke ranah pidana. “Jangan sampai kita mencari emergency…
-
DPRD Kota Bandung Soroti Kekerasan Pelajar, drg. Susi Sulastri: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman dan Ramah Anak
Anggota DPRD Kota Bandung drg. Susi Sulastri menyoroti maraknya kekerasan di kalangan pelajar yang kembali menjadi perhatian publik setelah meninggalnya seorang siswa SMA Negeri 5 Bandung akibat dugaan pengeroyokan. Menurut Susi, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan menjadi refleksi serius bagi seluruh pihak terkait kondisi pendidikan karakter, pengawasan sosial, hingga kesehatan mental remaja…
-
SPMB Kota Bandung 2026: DPRD Soroti Kuota Sekolah, Blank Spot hingga Kesenjangan Negeri-Swasta
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung 2026, mulai dari penguncian kuota sekolah, penerapan dua shift pembelajaran, hingga kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta. Menurut Elton, pemerintah pusat kini menginstruksikan agar kuota setiap sekolah dikunci sejak awal untuk memastikan…
-
DPRD Bandung Sebut Maraknya Judol dan Pinjol Ilegal sebagai Darurat Sosial-Ekonomi
Maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal di Kota Bandung dinilai telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial hingga memicu potensi kriminalitas. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, menyebut kondisi tersebut sebagai darurat sosial-ekonomi yang membutuhkan penanganan cepat dan…
-
EKO KURNIANTO W SOROTI LKPJ WALI KOTA BANDUNG 2025: “PEMBANGUNAN HARUS TERASA DI DOMPET DAN DAPUR RAKYAT”
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, memberikan catatan kritis dan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Sorotan utama diarahkan pada capaian Misi 1 Wali Kota Bandung, yakni mewujudkan kualitas hidup warga Bandung yang unggul. Meski angka-angka capaian Pemerintah Kota Bandung…
-
Ribuan Guru Honorer di Kota Bandung Belum Digaji, DPRD Dorong Payung Hukum Insentif Segera Rampung
Ribuan guru honorer di Kota Bandung dilaporkan belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengatakan pihaknya terus mendorong dan mengawal penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum pemberian insentif bagi guru honorer. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil…
-
Siti Marfuah :”Masih Banyak Potensi Pajak Belum Tergarap di Kota Bandung”
Wakil Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya tersebut dinilai penting, terutama melalui penguatan digitalisasi serta peningkatan pengawasan di lapangan. Siti Marfuah menegaskan, transparansi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya,…
-
LKPJ Pemkot Bandung Jangan Sekedar Angka Serapan Anggaran
Pansus 15 DPRD Kota Bandung mulai mendalami pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Pansus pun meminta supaya laporan tersebut tak sekadar melampirkan paparan seremonial seperti angka serapan anggaran, namun harus menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, Pemkot harus melakukan perbaikan mendasar, terutama dalam aspek…
-
Susanto : “Setiap Persoalan Harus Segera Ditindaklanjuti dengan Langkah Konkret”
Pemerintah Kota Bandung didorong untuk bergerak lebih cepat dan responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat di era digital saat ini. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mampu menilai kinerja pemerintah secara langsung melalui perkembangan internet dan media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak…
-
WFH Jumat, Pelayanan Publik Jangan Sampai Kendor
Kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mendapat perhatian serius. Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H. mengingatkan, kebijakan tersebut tidak boleh sampai mengganggu pelayanan publik. “Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terganggu atau berkurang,” tegas Asep, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, tidak semua ASN…
Got any book recommendations?